Banten – Pada akhir tahun 2024, Indonesia telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru dengan tahap Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah terpilih menjadi Presiden dan wakil Presiden yang sah dimana saat ini sudah menjalankan program pemerintahan, termasuk melakukan dan menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN). Program tersebut sudah pernah dijalankan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga pemerintahan sekarang bertanggung jawab untuk melanjutkan.
Namun seiring berjalannya waktu, PSN mendapat penolakan dari beberapa individu maupun kelompok atau ormas seperti penolakan yang dilakukan oleh Kongres Rakyat Banten (KRB) yang menolak PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Di mana mereka menilai bahwa proyek tersebut hanya menguntungkan pihak asing dan tidak menguntungkan masyarakat Indonesia terutama masyarakat sekitar.
Mereka meminta pemerintah Indonesia untuk segera turun tangan dan membatalkan pembangunan PIK 2. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua DPD Kesultanan Banten H. Mumun yang merupakan inisiator dari Kongres Rakyat Banten (KRB) bahwa seruan KRB merupakan hal yang wajar sebagai negara demokrasi.
Namun beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat Banten harus percaya kepada Pemerintah Indonesia yang mana tujuan Pemerintah Indonesia bukan untuk menguntungkan individu atau kelompok tapi untuk bangsa Indonesia.
“Harus bisa percaya kepada Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan KRB serta khususnya masyarakat Banten jangan mudah terprovokasi untuk menjatuhkan pemerintahan sendiri karena bertolak belakang dengan ajaran agama terutama isu PIK 2.” ujarnya.
H. Mumun juga menyampaikan pesan khusus agar masyarakat tidak mudah terprovokasi ideologi lain yang masuk ke Indonesia, seperti ideologi khilafah yang bertolak belakang dengan ideologi Pancasila dan UUD 45.
