Jakarta – Kaukus Muda Indonesia (KMI) menyatakan dukungan terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang diterbitkan Kapolri sebagai langkah transisi
Tag: Putusan MK
Pakar HTN Tegaskan Perpol 10/2025 Tak Bertentangan dengan Amar Putusan MK
Jakarta – Pasca diucapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tanggal 13 November 2025, memunculkan berbagai pemikiran dan tafsir di kalangan para Ahli/pakar
Putusan MK Disorot: Pakar Jelaskan Kenapa Polisi Aktif Masih Boleh di Lembaga Lain
Jakarta – Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hadjar angkat suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan
Putusan MK Tak Surut, Menkum Pastikan Polisi yang Sudah Menjabat Sipil Tetap Bisa Lanjut
Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan polisi harus mengundurkan diri jika menjabat
Ahli Hukum Tata Negara: MK Sudah Tegas, Polisi Hanya Boleh Isi Jabatan Sipil yang Berkaitan dengan Fungsi Kepolisian
Jakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 resmi diketok. Dosen
Edward Hadjon: MK Ingin Norma Terang! Polisi Hanya Bisa Duduki Jabatan Sipil yang Berhubungan Langsung dengan Keamanan & Penegakan Hukum!
Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir. Kini, pandangan tegas datang dari Dosen Ahli Hukum Tata Negara
Guru Besar Unpad Tegas Menolak Tafsir MK! Polisi Berfungsi Sipil Sesuai Konstitusi
Jakarta – Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir dan menuai beragam pandangan ahli. Salah satu kritik tajam disampaikan oleh
Polri Sebut Penugasan Polisi ke Jabatan Sipil Selalu Melibatkan Evaluasi Kompetensi dan Permintaan Resmi
Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya putusan MK. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menerangkan, selama
Prof. Juanda Luruskan Makna MK 114/2025: “Penugasan Polisi Tetap Legal Secara Konstitusional”
Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof. Dr. Juanda, SH,MH. memberikan penjelasan komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi
Soroti Putusan MK 135 soal Pemisahan Pemilu, FORES Gelar Webinar Nasional
Jakarta – Sekretariat Nasional Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES) menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135/PUU-XXII/2024 melalui kegiatan Webinar Nasional yang bertajuk “Arah
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.