Jakarta – Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengkritik pembahasan revisi UU TNI yang saat ini menjadi inisiatif DPR. Gufron menilai revisi UU TNI
Tag: Revisi UU TNI
Pasal Larangan Berbisnis bagi TNI Diusulkan Dicabut, Koalisi Masyarakat Sipil : Sebuah Kemunduran
Jakarta – Kamis 11 Juli 2024 yang lalu Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar
Ancaman Demokrasi, Revisi UU TNI Berpotensi Kembalikan Dwifungsi Tentara Era Orba
Jakarta – Terdapat sejumlah persoalan dalam rancangan perubahan terhadap UU 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang beredar saat ini. Sorotan pada masalah
Fokus Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Akan Lebih Sulit Jika Ada Revisi UU TNI
Jakarta – Wakil Koordinator KontraS, Andy M. Rezaldy menilai revisi UU TNI akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Salah satunya adalah
Bukan Urgensi, Hendardi Sarakan Revisi UU TNI Dibahas Usai Pemilu 2024
Dewan Eksekutif Setara Institute, Hendardi menyoroti revisi UU TNI yang tengah dibahas saat ini kental dengan upaya memperluas peran militer di ranah
Revisi UU TNI, Pengamat: Jika Prajurit Masuk ke Ranah Sipil Bisa Mengancam Demokrasi
Jakarta – Rencana revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Hal
Dwifungsi ABRI Berpotensi Kuat Terulang Jika Revisi UU TNI Direalisasikan
Jakarta – Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai revisi UU TNI berpotensi mengembalikan Dwifungsi ABRI. Menurut Usman, banyak pasal dalam draf
Koalisi Masyarakat Sipil : Usulan Revisi UU TNI Membahayakan Demokrasi
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik sejumlah perubahan yang diusulkan lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.