JAKARTA – Perwakilan masyarakat Kabupaten Pati, yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Rakyat Pati (FKRP) memilih tidak berunjuk rasa dalam menyampaikan keresahannya. Mereka memilih
Tag: DPR RI
Draf Perpres Terorisme Dinilai SETARA Institute Rawan Pendekatan Militeristik
Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme terus dikritik publik. Rancangan beleid yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan
Ketua BEM FH UBK Ingatkan Pentingnya Sosialisasi RKUHP–RKUHAP
Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) menyampaikan sikap kritis-konstruktif terhadap berlakunya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kunjungi Balikpapan, DPR Temukan SPPG Polri Hadir dengan Kualitas Pelayanan Terbaik
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M Yahya Zaini mengapresiasi atas kinerja dan keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam
Peringatan 10 November, Massa Aksi Diminta Tidak Terprovokasi Kelompok Lain
Jakarta – Menjelang rencana aksi unjuk rasa memperingati Hari Pahlawan Nasional yang akan digelar pada Senin (10/11/2025) di sejumlah titik, termasuk DPR
Jumhur Hidayat: Aksi bubarkan DPR 25 Agustus tidak jelas, KSPSI menjauh
Jakarta – Di berbagai platform media sosial, cukup ramai ajakan untuk mendatangi Gedung DPR dengan seruan Aksi Bubarkan DPR. Kegiatan aksi ini
Unjuk Rasa Tolak RUU KUHAP Dinilai Kontraproduktif, Aktivis Soroti Aksi Vandalisme di Gedung DPR
Jakarta – Aksi unjuk rasa gabungan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di depan
Puan Maharani: Kami Belum Terima Surpres RUU Polri
Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (RUU Polri)
Habiburokhman: Hukuman Mati Layak Diterapkan bagi Oknum TNI Pelaku Penembakan Polisi
Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendorong penegakan hukum yang adil terhadap kasus penembakan tiga anggota kepolisian di Way Kanan,
RUU KUHAP yang Baru Dikritik, Pakar Hukum: Kewenangan Jaksa di Pasal 111 Ayat 2 Dinilai Bermasalah
Jakarta – Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog Universitas Brawijaya (UB), Dr. Prija Djatmika mengkritisi beberapa pasal yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.