Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil secara resmi mengajukan gugatan materiil terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan
BEM KSI Bantah Isu Inkonsitusionalitas Perpol Polri Nomor 10 Tahun 2025
Jakarta — Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) menilai kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun
Ali Mufthi: Reformasi Polri Bukan Sekadar Perubahan Struktur
Jakarta – Reformasi Polri dipandang sebagai proses jangka panjang yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Hal
Soal Perpol 10/2025, BEM Nusantara Ajak Publik Gunakan Pendekatan Hukum Tata Negara
Jakarta – Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi
Menjelang Natal, Yayasan Mantan Napiter Tasikmalaya Gaungkan Perdamaian dan Tolak Radikalisme
Tasikmalaya- Puluhan mantan narapidana terorisme (Napiter) asal Tasikmalaya, Jawa Barat, yang tergabung dalam Yayasan Ansharul Islam, melakukan deklarasi menolak radikalisme dan terorisme
KMI Tegaskan Perpol 10/2025 Sejalan Prinsip Konstitusi dan Reformasi Polri
Jakarta – Kaukus Muda Indonesia (KMI) menyatakan dukungan terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang diterbitkan Kapolri sebagai langkah transisi
LMI Sumut Dorong Solidaritas Lintas Iman Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026
Medan — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Liga Muslim Indonesia (LMI) Sumatera Utara, Taufiq Ismail, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mempererat tali
ULMWP Tegaskan Komitmen Jalur Damai dalam Menyampaikan Aspirasi Politik
JAYAPURA – Jimmi Boroway, tokoh aktivis Papua Merdeka dari kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menegaskan bahwa kelompoknya mengedepankan jalur
Apresiasi GMNI terhadap Polri Tegaskan Watak Kepemimpinan Nasional Risyad Fahlefi
Bali, 23 Desember 2025 — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia
Revisi UU TNI Dinilai Salah Arah, Peradilan Militer Tak Disentuh
JAKARTA – Reformasi tahun 1998 menghasilkan mandat penting, salah satunya penataan ulang peradilan militer. Mandat ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun
- Sebelumnya
- 1
- …
- 10
- 11
- 12
- …
- 155
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.