Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. KH. Marsudi Syuhud mengapresiasi pihak Kepolisian RI yang gerak cepat bisa menangani masalah Bitung Sulawesi Utara dengan menetapkan beberapa tersangka.
MUI memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan MUI setempat untuk turut berperan dalam menangani masalah tersebut.
“Saya mengapresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan cepat bisa menangani masalah ini yang saya juga langsung koordinasi dengan Majelis Ulama setempat di Sulawesi Utara,” tegas Kyai Marsudi Syuhud, Senin (27/11/2023).
“Besok antara Majelis Ulama dan tokoh-tokoh agama di Sulawesi Utara, dengan Pak Kapolda dan Gubernur untuk melakukan musyawarah dialog bersama bagaimana memitigasi risiko ini,” ujarnya.
Kyai Marusdi berhadap semua pihak dapat menahan diri dan saling memahami sehingga dapat terhindar dari upaya-upaya provokasi di media sosial yang dapat merusak hubungan ormas, agama, suku satu sama lain.
“Jika ada masalah, masalahnya yang kita urusi, masalah yang sedang berjalan diurusi oleh Kepolisian maka serahkan saja kepada pihak Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam proses hukumnya, jangan ada yang main hakim sendiri, jangan ada yang malah memanas-manasi, jangan sampai ada yang memprovokasi. Tapi cari jalan keluar terbaik itu bagaimana,” ujarnya.
“Sebagaimana Allah SWT menyampaikan jika terjadi apapun, masalah hubungan sosial satu sama lain adalah bagaimana membuka ruang untuk memberi maaf, saling memberi maaf dan menyampaikan hal-hal yang terbaik untuk saling tetap silaturahimnya terjaga, persatuan terjaga,” sambungnya.
Ditegaskannya, dalam konteks permasalahan hukum, maka selayaknya masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian.
“Kalau ada masalah hukum, masalah hukumnyya itulah yang kita serahkan pada pihak pemerintah atau dalam konteks ini adalah Kepolisian, percayakan kepada beliau,” jelasnya.
Kiai Marsudi mengatakan dalam berbangsa dan bernegara yang paling penting adalah menjaga, menjaga ketika ada persoalan dan problematika kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.
“Terkait dengan kejadian antar ormas di Bitung, Sulawesi Utara yang terjadi akhir-akhir ini, itu semua sesungguhnya masing-masing pihak hendaknya memberikan ruang-ruang untuk saling memberikan toleransi kemaafan jika ada terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan,” kata KH Marsudi.
Dalam menghadapi situasi ini selayaknya semua pihak memberikan ruang untuk diskusi, ruang dialog ketika terjadi benturan atau bentrokan yang terjadi di Bitung saat ini. Pihaknya pun mengapresiasi gerak cepat jajaran kepolisian yang secara sigap menuntaskan peristiwa bentrokan yang terjadi di Sulawesi Utara tersebut.
Lebih lanjut, MUI juga mengimbau bahwa segala bentuk bentrokan, perpecahan hanya merugikan satu sama lain sehingga hubungan dan silaturahmi satu sama lain bisa terputus.
“Solusi dari kita tidak lain imbauannya kita memahami betapa mahalnya ketika sudah bentrok, terputus hubungan satu sama lain. Kita jangan sampai terjadi seperti Sudan, yaitu antarkelompoknya sendiri beranten. Jangan terjadi seperti Yaman, antarbangsanya sendiri berantem,” ujarnya.
“Untuk meminimalisasi problem-problem masyarakat demikian, maka kita hendaknya mari menjaga persatuan dan kesatuan dan saling menghormati antar semua pihak. Nah, kalau ada masalah-masalah, jangan sampai terpancing oleh provokasi-provokasi medsos yang mungkin kebenarannya belum tentu benar,” tegasnya.
Dia menambahkan, Indonesia saat ini tengah memasuki tahun politik lima tahunan memilih calon presiden, calon wakil presiden dan calon wakil rakyat.
Dalam konteks ini, ia berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam menciptakan suasana yang aman dan damai sehingga tehindar dari upaya-upaya provokasi.
“Mudah-mudahan semua pihak bangsa Indonesia, semuanya, kiai-kiai yang dipusat, tokoh-tokoh agama yang dipusat, tokoh-tokoh sosial di pusat sampai ke daerahnya masing-masing, kami harapkan dan kami imbau untuk tetap selalu menjaga keharmonisan satu sama lain dan menjaga kedamaianya, kenyamanan dalam hidup dan menjaga apa saja yang terjadi lebih baik dikomunikasikan bersama-sama karena baik di pusat sampai daerah sudah ada lembaga-lembaga yang untuk bisa duduk bersama,” pungkasnya.
