Jakarta – Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas ekosistem informasi publik nasional, termasuk mendukung berkembangnya new
SETARA Institute Kritik Pengadilan Militer Kasus Andrie Yunus, Dinilai Bukan untuk Tegakkan Keadilan
Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritisi mekanisme Peradilan Militer yang digunakan untuk mengadili para tersangka dalam kasus penyiraman air
RPP Tugas TNI Dinilai Buka Ruang Militer Masuk ke Penegakan Hukum dan Pemerintahan Sipil
Masyarakat tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU No. 34 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara
Komnas HAM Kecam Operasi di Puncak Papua, 12 Warga Sipil Tewas Termasuk Anak dan Perempuan
Jakarta – Komnas HAM mengecam keras operasi penindakan TNI terhadap kelompok TPNPB-OPM di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan 12 warga sipil. Komnas
Frits Ramandey Ungkap Dugaan Penembakan dari Udara dalam Insiden Papua Tengah
Jayapura – Komnas HAM RI Perwakilan Papua menerima pengaduan terkait dugaan rangkaian kekerasan yang terjadi di Kampung Pogama dan Kampung Kembru, Kabupaten
Komnas HAM: Insiden Penembakan di Papua Harus Jadi Momentum Evaluasi Serius
Jakarta – Komnas HAM menyoroti penembakan di Papua yang menewaskan anak dan perempuan. Dalam peristiwa ini dilaporkan 12 warga sipil meninggal dunia
Habiburokhman Nilai Polri Transparan, Oknum Pelanggar Langsung Ditindak Tegas hingga PTDH
Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memuji transparansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menindak oknum anggota yang melakukan pelanggaran. Ia
Kemenhaj-Polri Perkuat Sinergi, Satgas Haji Dibentuk untuk Lindungi Calon Jemaah
Jakarta – Pemerintah memperkuat upaya pencegahan praktik haji ilegal menjelang penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas)
Tegas! KSP Qodari Sebut Ide Jatuhkan Presiden Bisa Memicu Kekacauan Nasional
JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa wacana penjatuhan presiden di luar mekanisme konstitusi tidak sejalan dengan sistem demokrasi Indonesia
- 1
- 2
- …
- 155
- Berikutnya