Lewati ke konten

Tag: RKUHAP

BEM Borobudur Ingatkan Mahasiswa Tidak Terprovokasi Isu Keliru RKUHAP

Jakarta — Sdr. Ricko Yuliansyah, menyampaikan sikap resmi lembaga kemahasiswaan terkait dinamika publik yang mengiringi pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

NasionalSenin, 29 Desember 2025Kamis, 11 Desember 2025oleh Redaktur Redaktur

BEM Institute STIAMI Tekankan Stabilitas Sosial, Dorong Koreksi Kritis RKUHAP

Jakarta — BEM Institute STIAMI melalui Menteri Koordinator Sosial dan Politik, Sdr. Muhammad Iqbal, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemangku

NasionalSenin, 29 Desember 2025Minggu, 14 Desember 2025oleh Redaktur Redaktur

Penguatan Advokat dalam RKUHAP Disambut LKBHMI dengan Dukungan Penuh

Jakarta, 19 Desember 2025 – Dukungan terhadap percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) terus menguat dari berbagai elemen

NasionalJumat, 19 Desember 2025Jumat, 12 Desember 2025oleh Redaktur Redaktur

Ketua BEM FH UBK Ingatkan Pentingnya Sosialisasi RKUHP–RKUHAP

Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) menyampaikan sikap kritis-konstruktif terhadap berlakunya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

NasionalSabtu, 13 Desember 2025Kamis, 18 Desember 2025oleh Redaktur Redaktur

KP3 Minta Kritik RKUHAP Tidak Mengaburkan Kerangka Hukum

Jakarta – Direktur Komite Pendukung dan Pengawas Presisi Polri (KP3) Ade Ardiansyah Utama menilai kekhawatiran sebagian kelompok masyarakat sipil terkait pembatasan kebebasan

NasionalSabtu, 6 Desember 2025Senin, 15 Desember 2025oleh Redaktur Redaktur

Soal RKUHAP, Mixil Mina Munir Minta Pemerintah Rangkul Akademisi dan Mahasiswa

Jakarta – Aktivis Reformasi 1998, Mixil Mina Munir, menegaskan bahwa dinamika pro-kontra terkait Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mesti dilihat sebagai

NasionalKamis, 6 November 2025Kamis, 20 November 2025oleh Redaktur Redaktur

Independensi Penyidik Terancam: Kritik atas Penerapan Asas Dominus Litis

Jakarta — Revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini tengah dibahas DPR dan pemerintah menuai sorotan tajam dari

NasionalRabu, 30 Juli 2025Rabu, 6 Agustus 2025oleh Redaktur Redaktur

Kewenangan Jaksa Makin Luas, Di Mana Mekanisme Kontrolnya?

Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan pemuda. Masyarakat perlu

NasionalJumat, 13 Juni 2025Sabtu, 14 Juni 2025oleh Redaktur Redaktur

Dominus Litis dan Risiko Negosiasi Politik dalam Proses Penuntutan Perkara

Jakarta – Partai Mahasiswa Indonesia mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tujuan memberi masukan Kritis terhadap perubahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara

NasionalSabtu, 24 Mei 2025Senin, 26 Mei 2025oleh Redaktur Redaktur

Potensi Abuse of Power di RKUHAP, Kejaksaan Menuju Superbody?

Jakarta – Peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana kembali menjadi sorotan menyusul potensi bahaya dari Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 11 Tahun 2021,

NasionalSenin, 3 Maret 2025oleh Redaktur Redaktur
  • 1
  • 2
  • Berikutnya
2022 | Tuajam.com
Versi Non AMP
  •  
  • Pencarian
  • Beranda
    • RSS
  • Nasional
  • Daerah
  • Internasional
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Life Style
  • Opini
  • Laman Contoh
Exit mobile version