DEMOCRATIC Judicial Reform (De Jure) meminta Kejaksaan Agung mengusut skandal penilapan barang bukti perkara investasi bodong Robot Trading Fahrenheit tanpa pandang bulu.
Tag: Kejaksaan
Direktur CBA: Di RUU KUHAP Polri yang Jalani Penyidikan, Bukan Wewenang Kejaksaan
Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai urgensi kewenangan penyidikan di Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Ketimpangan Kewenangan yang Membahayakan Penegakan Hukum
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus
Menurut Prof. Sadjijono, Dominus Litis Mengancam Integritas Sistem Hukum Indonesia
Surabaya – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Prof. Dr. Sadjijono, SH, MH, menyampaikan penolakannya terhadap konsep ‘dominus litis’ dalam sistem
Peran Jaksa dalam Dominus Litis Perlu Dibatasi demi Keseimbangan Hukum
Surabaya – Prinsip keadilan kini seolah hanya menjadi formalitas belaka. Banyak kejanggalan dan ketidakprofesionalan dalam penegakan supremasi hukum yang menggerus kepercayaan publik
Diskusi di UIN Jakarta Soroti Polemik Asas Dominus Litis dalam RUU KUHAP
Jakarta – Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Perubahan KUHAP di Indonesia menjadi tema besar diskusi yang digelar berbagai elemen mahasiswa di Kampus
Polemik UU Kejaksaan, Ahli Hukum: Denda Damai Kejaksaan Sering Disalahgunakan untuk Kepentingan Pribadi
Jakarta – Mantan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyoroti masalah independensi kejaksaan di Indonesia. Menurutnya, independensi itu adalah masalah utama dari
RUU KUHAP Dinilai Berpotensi Ganggu Keseimbangan Polri dan Kejaksaan
MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana
UU Kejaksaan: Kemunduran Demokrasi dalam Penegakan Hukum
JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan