JAKARTA – Reformasi tahun 1998 menghasilkan mandat penting, salah satunya penataan ulang peradilan militer. Mandat ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun
Tag: Revisi UU TNI
PBHI: Penempatan TNI di Ranah Sipil Bukti UU TNI Menabrak Reformasi
Jakarta – Polemik terkait sepak terjang militer yang saat ini mulai masuk ke dalam ruang-ruang sipil terus memicu reaksi di masyarakat khususnya
Koalisi Sipil Kembali Uji Materi UU TNI ke MK Usai Tiga Perkara Sebelumnya Ditarik
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengajukan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)
CBA Kecam Prajurit TNI Masuk Jabatan Sipil dan & Revisi UU TNI
Jakarta – Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai wacana prajurit TNI mengisi jabatan sipil dapat merusak sistem kenegaraan.
Ungkap 4 Poin Catatan Kritis, Imparsial : DPR Harus Segera Hentikan Pembahasan RUU TNI
Jakarta – Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengkritik pembahasan revisi UU TNI yang saat ini menjadi inisiatif DPR. Gufron menilai revisi UU TNI
Pasal Larangan Berbisnis bagi TNI Diusulkan Dicabut, Koalisi Masyarakat Sipil : Sebuah Kemunduran
Jakarta – Kamis 11 Juli 2024 yang lalu Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar
Ancaman Demokrasi, Revisi UU TNI Berpotensi Kembalikan Dwifungsi Tentara Era Orba
Jakarta – Terdapat sejumlah persoalan dalam rancangan perubahan terhadap UU 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang beredar saat ini. Sorotan pada masalah
Fokus Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Akan Lebih Sulit Jika Ada Revisi UU TNI
Jakarta – Wakil Koordinator KontraS, Andy M. Rezaldy menilai revisi UU TNI akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Salah satunya adalah
Bukan Urgensi, Hendardi Sarakan Revisi UU TNI Dibahas Usai Pemilu 2024
Dewan Eksekutif Setara Institute, Hendardi menyoroti revisi UU TNI yang tengah dibahas saat ini kental dengan upaya memperluas peran militer di ranah
Revisi UU TNI, Pengamat: Jika Prajurit Masuk ke Ranah Sipil Bisa Mengancam Demokrasi
Jakarta – Rencana revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Hal
- 1
- 2
- Berikutnya